BABELTIMES.CO, Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi hak cipta sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap karya kreatif masyarakat.
Kegiatan bertajuk Sosialisasi Hak Cipta sebagai Instrumen Pelindungan Karya Kreatif di Pulau Bangka Tahun 2026 tersebut bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kamis 12 November 2026.
Mengusung tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemudahan Pelindungan Karya Cipta untuk Mendukung Ekosistem Kreatif Daerah”, kegiatan ini diikuti 100 peserta dari 12 unsur instansi, organisasi, komunitas, dan kelompok masyarakat di Bangka Selatan.
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mempromosikan dan memasarkan karya kreatif. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan, seperti penggunaan karya tanpa izin, penggandaan, hingga penyebarluasan karya tanpa mencantumkan sumber dan menghargai penciptanya.
“Kesadaran hukum mengenai hak cipta harus terus ditingkatkan, tidak hanya bagi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga bagi generasi muda, pelajar, komunitas, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, peserta dapat memahami aturan perlindungan hak cipta, mulai dari tata cara pencatatan ciptaan, persyaratan, prosedur pengajuan hingga akses layanan perlindungan kekayaan intelektual.
Ia menegaskan, perlindungan hak cipta merupakan investasi penting dalam membangun ekosistem kreatif daerah. Sebab, karya yang terlindungi secara hukum memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperluas pemasaran.
Selain itu, perlindungan hak cipta juga menjadi bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Bangka Selatan agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Kita ingin agar Kabupaten Bangka Selatan tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan potensi pariwisatanya, tetapi juga dikenal sebagai daerah yang mampu melahirkan karya-karya kreatif, inovatif, berdaya saing, serta terlindungi secara hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, menjelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya mencakup lagu, lukisan, buku, dan karya seni.
Menurutnya, berbagai hasil kegiatan pemerintahan, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya hingga aktivitas ekonomi masyarakat juga memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Ia menyebutkan, Bangka Selatan memiliki kekayaan tradisi, budaya, dan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi karya bernilai intelektual.
Di antaranya buku muatan lokal, bahan ajar, dokumentasi tradisi, karya tulis sejarah dan kebudayaan daerah, video promosi wisata, fotografi, musik, tarian, hingga karya koreografi.
Termasuk pula hasil penelitian, infografis, video edukasi, modul penyuluhan, materi publikasi pemerintah, foto produk, desain kemasan, katalog, serta konten promosi UMKM.
“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mulai mengidentifikasi hasil kreativitas di lingkungan masing-masing. Jangan sampai kita memiliki banyak karya, tetapi belum menyadari pentingnya memberikan perlindungan terhadap karya tersebut,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual, salah satunya melalui kebijakan kemudahan biaya pencatatan hak cipta.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pencatatan hak cipta untuk lagu dan/atau musik telah memperoleh tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 atau gratis.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong para pencipta lagu dan pelaku musik untuk mencatatkan karyanya tanpa terbebani biaya pencatatan.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan perluasan kebijakan tarif Rp0 untuk 19 jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rencana tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan dan pelaksanaannya menunggu ketentuan lebih lanjut.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hak cipta sebenarnya timbul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pencatatan bukan syarat lahirnya hak cipta, tetapi penting sebagai bukti administratif untuk membantu menunjukkan kepemilikan karya.
Ia juga mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak hanya memperhatikan perlindungan hak cipta, tetapi juga pendaftaran merek usaha.
Pasalnya, kebijakan tarif Rp0 tersebut tidak mencakup pendaftaran merek yang tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku.
Karena itu, pelaku usaha diharapkan turut melindungi nama dan identitas usaha yang telah dibangun agar memiliki kepastian hukum.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terbuka memberikan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait perlindungan kekayaan intelektual.
“Saya berharap pemerintah daerah berperan aktif menginventarisasi potensi karya lokal serta mendorong para pencipta dan pelaku usaha untuk semakin memahami pentingnya perlindungan hukum,” pungkasnya. (Sahrul/BT)
