BABELTIMES.CO, Pangkalpinang – Ribuan masyarakat Bangka Selatan menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat siang 8 Agustus 2025.
Aksi damai ribuan masyarakat dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Pulau Besar, Simpang Rimba dan Kecamatan Payung tersebut meminta agar izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Hutan Lestari Raya (HLR) di wilayah Kabupaten Bangka Selatan untuk segera dicabut.
Perwakilan masyarakat Desa Batubetumpang M.Ali mengatakan, aksi damai ini dilakukan karena masyarakat sudah resah dengan keberadaan HTI PT HLR di wilayah Bangka Selatan.
“Kami sangat resah dengan adanya pemasangan plang HTI PT HLR di desa kami. Untuk itu, kami minta kepada DPRD Bangka Belitung untuk menindaklanjuti aspirasi dan keresahan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, masyarakat dengan tegas menolak dan meminta agar izin HTI PT HLR untuk segera dicabut, karena bukan hanya meresahkan, tapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat.
“Kami menolak keras keberadaan HTI PT HLR di wilayah kami. Untuk itu kami minta izin HTI untuk segera dicabut,” ujarnya.
Ia amengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Bangka Belitung beserta jajaran yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait dengan penolakan HTI PT HLR.
“Terima kasih atas tindak lanjut dari DPRD dengan mengirimkan surat rekomendasi pencabutan izin HTI PT HLR ke Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Senada dikatakan Ajip Sunanto warga Desa Batubetumpang meminta agar izin HTI PT HLR di wilayah Bangka Selatan untuk segera dicabut karena sangat meresahkan masyarakat.
“Kami minta kepada pemerintah untuk segera mencabut izin HTI. Semoga surat rekomendasi dari DPRD Bangka Belitung terkait pencabutan izin HTI PT HLR segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan” ujarnya.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan penolakan HTI PT HLR di wilayah Bangka Selatan.
“Kita akan berjuang untuk mendukung rakyat karena ini merupakan tanah rakyat. Kami harap pemerintah pusat dapat melihat situasi dan kondisi masyarakat Bangka Belitung,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi pencabutan izin HTI PT HLR ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
“Hari Senin nanti saya akan langsung ke Kementerian Kehutanan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bangka Selatan terkait dengan penolakan dan pencabutan izin HTI PT HLR. Semoga pemerintah pusat bijaksana dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Jurnalis: Arul || Editor: Dyan
