BABELTIMES.CO, Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Bangka Selatan yang berobat keluar daerah.
Rumah singgah yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut berada di dua kota yakni Palembang dan juga Jakarta. Penyediaan rumah singgah ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid melalui Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumindar mengatakan, penyediaan rumah singgah ini utamanya bertujuan menampung masyarakat yang hendak berobat ke Palembang dan Jakarta.
“Pemerintah daerah telah menyediakan layanan rumah singgah bagi masyarakat Bangka Selatan yang hendak berobat di Palembang, Jakarta dan sekitarnya. Pelayanan rumah singgah ini tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Sumindar, Jumat 28 April 2023.
Ia mengatakan, penyediaan rumah singgah bagi masyarakat Bangka Selatan yang berobat ke luar daerah, khususnya Jakarta sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Namun untuk yang berlokasi di Palembang dimulai pada tahun ini.
“Rumah singgah ini disediakan karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Bangka Selatan di kedua kota tersebut untuk berobat,” ujarnya.
Sumindar menyebutkan, fasilitas layanan rumah singgah yang disediakan terdiri dari beberapa kamar istirahat, ruang tamu, dapur, kamar mandi serta peralatan rumah lainnya. Disamping itu juga ada petugas layanan yang membantu keperluan masyarakat di rumah singgah tersebut.
“Mudah-mudahan program ini dapat membantu meringankan beban biaya masyarakat yang berkeperluan untuk berobat, terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujar pria yang akrab disapa cak min.
Ia menambahkan bagi masyarakat Bangka Selatan yang ingin menggunakan layanan rumah singgah dapat menghubungi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di nomor WhatsApp 081906871523 atau 082183340257 (Sitepus)
“Silahkan nanti masyarakat yang mau menggunakan layanan rumah singgah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk dapat menghubungi dinas sosial,” pungkasnya. (Rusdi)
