BABELTIMES.CO, Bangka Selatan – Kabupaten Bangka Selatan kini resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Peresmian MPP dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Rini Widyantini, Senin 15 Juni 2026.
Kegiatan peresmian berlangsung secara virtual bersama Kementerian PANRB RI, sementara di Kabupaten Bangka Selatan dipusatkan di Ruang Kerja Bupati dan dipimpin langsung oleh Bupati Riza Herdavid.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan, kehadiran MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintahan.
“Harapan kami dengan hadirnya MPP ini pelayanan kepada masyarakat Bangka Selatan semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat yang nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MPP Bangka Selatan menjadi pusat pelayanan terpadu yang menggabungkan layanan dari pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, BPN, imigrasi, PLN, Kementerian Agama, serta berbagai unsur lainnya akan memberikan pelayanan di lokasi tersebut.
“Dalam MPP ini semuanya sudah tersedia, baik pelayanan dari pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Saya meminta dukungan seluruh pihak agar pelayanan ini terus maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Saat ini, MPP Bangka Selatan telah menyediakan sebanyak 136 jenis layanan dari 19 instansi. Layanan tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, BPJS, keimigrasian, layanan kepolisian, hingga informasi terkait pelayanan keagamaan seperti haji.
Menurut Riza, pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu layanan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya MPP, masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah tempat.
“Sekarang masyarakat cukup datang ke satu tempat. Selain lebih mudah, biaya yang dikeluarkan juga lebih efisien,” jelasnya.
MPP Bangka Selatan berlokasi di kawasan Pasar Modern Toboali. Namun, Riza menegaskan pelayanan publik pemerintah tidak hanya terpusat di MPP.
Ia mengatakan, program jemput bola seperti Aik Bakung tetap berjalan meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya, MPP hanya menjadi salah satu wadah pelayanan, sementara pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan langsung hingga ke masyarakat.
“Pelayanan itu selama ini sudah turun ke bawah. MPP hanya salah satu wadah. Selain itu, digitalisasi pelayanan juga terus diperbaiki agar masyarakat yang berada di luar jangkauan tetap bisa mengakses layanan secara online,” pungkasnya. (Arif/BT)
